Diprotes Kiai dan Pengusaha, Gus Fawait Siapkan Aturan Main Sound Horeg Jember

Bupati Jember, Muhammad Fawait, diwawancarai media. (Foto: Fadli - JURNAL BANGSA)
Bupati Jember, Muhammad Fawait, diwawancarai media. (Foto: Fadli - JURNAL BANGSA)

JEMBER – Terjepit di antara keberatan kalangan pesantren dan aksi protes pengusaha sound system, Bupati Jember Muhammad Fawait akhirnya mengambil langkah kompromi dengan menyiapkan aturan main baru terkait penggunaan sound horeg.

Kebijakan berupa surat edaran bupati tersebut akan membatasi secara ketat lokasi, jam operasional, hingga detail teknis penyelenggaraan acara di lapangan.

Keputusan ini muncul dua hari setelah puluhan pegiat sound horeg menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember pada Senin (16/11/2026) untuk menentang wacana pelarangan.

Gus Fawait menyatakan, para pelaku usaha tersebut pada dasarnya bersedia diatur asalkan aktivitas mereka tidak dimatikan sepenuhnya.

“Kemarin para pengusaha sound melakukan aksi di depan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menolak adanya rencana pelarangan, namun tidak menolak ketika ada pengaturan,” kata Gus Fawait, Rabu (18/11/2026).

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus merespons keluhan resmi maupun lisan yang dilayangkan sejumlah tokoh agama dan pesantren.

Protes kalangan ulama ini dipicu praktik di lapangan yang dinilai sudah melampaui batas wajar dan mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Timur serta fatwa haram MUI Jawa Timur yang terbit pada Agustus 2025 lalu.

Dalam praktiknya, kegiatan sound horeg kerap digelar hingga dini hari bahkan baru berakhir pada pukul 07.00 pagi.

Kondisi inilah yang membuat Pemkab Jember merasa perlu memperketat pengawasan dengan menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat keamanan.

Langkah koordinasi lintas instansi tersebut ditempuh karena wewenang penerbitan izin keramaian tidak berada di tangan pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Melalui penguatan aturan di tingkat daerah, pemkab berupaya menjaga aspek kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat sekitar dari dampak kebisingan.

“Sehingga ketika ada acara seperti sound horeg yang mungkin dibungkus dalam karnaval dan sebagainya itu betul-betul menjadi acara yang tidak merugikan siapapun, termasuk masyarakat yang mungkin tidak gemar terhadap adanya sound horeg ini,” pungkasnya.

Pos terkait