BANYUWANGI – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas jangkauan bantuan pendidikan dengan menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu hingga alumni yang terkendala mengambil ijazah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan tersebut di SMAN 2 Taruna Bhayangkara, Kabupaten Banyuwangi, Minggu (15/11/2026).
Sebanyak 1.268 murid mendapatkan beasiswa afirmasi melalui Perubahan APBD 2026. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1 juta.
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim memastikan keterbatasan ekonomi tidak menghalangi anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.
Khofifah menyebut, penyaluran terbaru tersebut melanjutkan bantuan sebelumnya yang telah diberikan kepada 112 murid SMA, SMK, dan SLB melalui APBD murni.
“Melalui APBD murni, kita salurkan 112 untuk program beasiswa afirmasi. Nah sekarang setelah perubahan APBD, ada lebih dari seribu penerima. Masing-masing menerima Rp1 juta,” ujarnya.
Selain pelajar aktif, perhatian pemerintah juga diarahkan kepada 25 alumni sekolah swasta yang belum bisa mengambil ijazah karena masih memiliki tunggakan biaya pendidikan.
Bantuan penyelesaian administrasi diberikan sesuai nominal kewajiban masing-masing alumni. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh kembali dokumen kelulusan.
Temuan di lapangan menunjukkan persoalan tersebut tidak sedikit. Bahkan, beberapa alumni tercatat memiliki tunggakan pembayaran SPP hingga tiga tahun.
“Ada yang belum bisa mengambil ijazah karena persoalan administrasi. Ada yang tunggakannya belum dibayar selama beberapa tahun,” jelas Khofifah.
Menurutnya, kepemilikan ijazah sangat menentukan kesempatan seseorang untuk menempuh pendidikan lebih tinggi maupun memperoleh pekerjaan.
Karena itu, persoalan administrasi sekolah tidak semestinya membuat masa depan para lulusan terhambat, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Pemprov Jatim juga mengalokasikan perhatian khusus kepada 175 anak yang teridentifikasi mengalami putus sekolah agar kembali mendapatkan akses pendidikan.
Masing-masing anak memperoleh beasiswa afirmasi Rp1 juta. Selain itu, pemerintah menanggung pembayaran SPP bulanan bagi penerima yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Kemudian ada yang ternyata putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan. Itu juga kita beri beasiswa afirmasi Rp1 juta, dan SPP setiap bulannya nanti dibayarkan oleh Pemprov karena ini swasta,” katanya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pendataan anak putus sekolah dilakukan melalui koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.
Khofifah menilai keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menemukan anak-anak yang membutuhkan dukungan pendidikan.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga tidak ada lagi anak-anak di Jatim yang tidak melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai mengapresiasi langkah gubernur dalam memperluas cakupan program bantuan pendidikan tersebut.
Menurut Aries, program Jatim Cerdas kini tidak hanya menyentuh siswa yang masih bersekolah, tetapi juga kelompok rentan yang menghadapi hambatan menyelesaikan pendidikan.
“Terima kasih kepada Ibu Gubernur yang terus memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di Jatim,” pungkasnya.
Melalui berbagai skema tersebut, Pemprov Jatim berharap semakin banyak anak memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi maupun administrasi sekolah.
