BONDOWOSO – Pemerintah Kecamatan Tenggarang mengambil langkah cepat untuk mengurai kemacetan pencairan anggaran di Desa Pekalangan.
Camat Tenggarang, Deni Dwi Prihandoko, mengintensifkan koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) demi merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang tertahan sejak Januari 2026.
Langkah ini ditempuh supaya dana tersebut lekas dimanfaatkan bagi pembangunan serta pelayanan warga desa.
Deni menyatakan, pihaknya terus mengawal seluruh tahapan administratif yang wajib dipenuhi sebagai syarat pencairan.
Saat ini, jajaran kecamatan bersama DPMD masih merampungkan proses penghitungan sekaligus menyusun rekomendasi sebelum dibahas bersama Inspektorat.
“Nanti juga mau di-clear-kan dengan Inspektorat. Itu sebagai syarat untuk pengajuan. Ini kita masih berupaya sesegera mungkin selesai,” kata Deni saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Keterlambatan pencairan yang hampir berjalan sebelas bulan ini praktis memukul telak kelangsungan program di Desa Pekalangan.
Sejumlah kegiatan krusial mulai dari pembangunan fisik, pemberdayaan warga, hingga operasional pelayanan dasar terpaksa macet total.
Dampak tertahannya anggaran tersebut merembet pada penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), operasional Posyandu, program pencegahan stunting, hingga macetnya pembayaran insentif bagi kader kesehatan dan ketua RT/RW.
Permasalahan pelik ini bermula dari karut-marut laporan keuangan dari pemerintahan desa periode sebelumnya yang dinilai berantakan.
Situasi di desa tersebut kian runyam menyusul pemberhentian sementara kepala desa definitif, hingga akhirnya pemerintah daerah menunjuk pelaksana tugas (Plt) kepala desa Pekalangan.
Kendati pucuk pimpinan telah berganti ke tangan Plt kepala desa, pencairan dana tetap mensyaratkan tuntasnya berbagai berkas administratif serta rekomendasi instansi berwenang.
Atas dasar itulah Deni tidak tinggal diam dan terus mendesak agar seluruh hambatan birokrasi ini segera rampung.
Upaya maraton tersebut diharapkan mampu membuka jalan bagi Desa Pekalangan untuk mencairkan hak anggaran demi kepentingan publik.
“Kami upayakan dana tersebut cair sebelum loncat tahun,” pungkas Deni.












