Ketua JSSC Jember Arif Sugiartani: Kami Siap Diatur, Asalkan Jangan Dilarang Total

Ketua JSSC, Arif Sugiartani, diwawancarai media. (Foto: Fadli - JURNAL BANGSA)
Ketua JSSC, Arif Sugiartani, diwawancarai media. (Foto: Fadli - JURNAL BANGSA)

Jurnalbangsa.com, Jember – Polemik pro-kontra terkait penggunaan sound system di berbagai kegiatan masyarakat, hingga memicu aksi demonstrasi dari kalangan Komunitas Sound Horeg atau Jember Sound System Community (JSSC) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.

Saat penyampaian aspirasi, Ketua JSSC, Arif Sugiartani, menyampaikan bahwa komunitas sound system di Kabupaten Jember, sedari awal menegaskan kesiapannya, apabila diminta untuk menaati peraturan daerah (Perda).

“Kami menyampaikan bahwa kami siap diatur. Namun kami tidak mau kalau dilakukan pelarangan secara total, ataupun ada pihak-pihak yang mengusulkan pelarangan yang intinya adalah membunuh (usaha) kami,” kata Arif, pada Senin (16/11/2026).

Arif mencontohkan salah satu usulan pelarangan yang tidak mungkin bisa dihindari oleh penyedia jasa saat acara berlangsung, seperti meminta kegiatan sound system yang berskala besar, agar radiusnya harus 100 meter dari pemukiman warga.

“Saya pastikan itu tidak bisa, karena Kabupaten Jember itu bukan hutan. Jember ini sudah kota. Rata-rata hampir 99 persen itu berdempetan dengan kota,” tuturnya.

Menurutnya, dengan jarak radius yang demikian, sama juga akan mengancam segala kegiatan yang berada di alun-alun Jember.

“Maka kalau itu dilakukan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sama-sama kita hentikan semua kegiatan yang berbau sound system. Baik itu hajatan, termasuk event-event di Kabupaten Jember, harus berhenti,” ujarnya.

Arif juga menyoroti adanya usulan terkait pembatasan waktu dalam penggunaan sound saat berlangsungnya kegiatan di masyarakat.

“Sesuatu apapun harus ada aturannya. Apapun itu kalau dibiarkan tidak baik, kami memahami itu. Kami yang disebut SDM (Sumber Daya Manusia) rendah ini, memahami bahwa semuanya memang harus diatur,” ucapnya.

Namun, kata Arif apabila akan dilakukan perumusan peraturan, maka pihaknya menyarankan agar melibatkan anggota komunitas sound di Jember.

“Ajak kami berdialog. Kami akan membawa aspirasi teman-teman dari bawah ke atas yang enak itu seperti apa. Bukan sepihak saja dari pihak sini, tapi kita duduk bersama-sama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, menyampaikan sebenarnya hanya terdapat satu pasal, dalam Rancangan Perda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), tepatnya pada Pasal 40, peraturan yang berkaitan dengan penggunaan sound.

“Sampai sekarang masih dalam proses pembahasan, memang kita tahu, untuk kaitan dengan hal-hal seperti ini, pasti akan berimplikasi, tarik ulur di masyarakat,” ujarnya.

Menurut Hanan, draft pada peraturan tersebut tidak mengatur secara khusus terkait larangan penggunaan sound.

Karena draft Perda bersifat umum, sehingga tidak mengatur teknis, desibel, dan lain sebagainya.

“Makanya saya pikir, karena Perda itu dibikin lama dan harus ada aturan di atasnya, ada undang-undang di atasnya. Maka tidak boleh saling berbenturan, makanya sifat pasalnya bersifat umum semua. Nah, ini mungkin yang njenengan harus sadari,” tegasnya.

Pos terkait