Nasib Pengimbal BBM Situbondo Belum Jelas, DPRD Tunggu Arahan Pimpinan

Hearing AMAR PB dan DPRD Situbondo, Senin (16/11/2026). (Foto: Abdus Syakur - JURNAL BANGSA)
Hearing AMAR PB dan DPRD Situbondo, Senin (16/11/2026). (Foto: Abdus Syakur - JURNAL BANGSA)

Jurnalbangsa.com, Situbondo – DPRD Situbondo belum mengambil keputusan atas permintaan ratusan pengimbal bahan bakar minyak (BBM) yang menghendaki adanya regulasi khusus bagi pengecer.

Aspirasi tersebut masih akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah pembahasan berikutnya.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zulfikar Purnama Rahman, setelah menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Pengimbal (AMAR PB) dalam hearing di Gedung DPRD Situbondo, Senin (16/11/2026).

Menurut Zulfikar, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan.

Komisi II baru mendengarkan dan mencatat berbagai keluhan serta permintaan yang disampaikan para pengimbal.

“Kalau hasilnya masih belum. Tadi kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman aliansi pengecer yang datang ke sini. Hal-hal yang sudah disampaikan kami tampung dan kami catat. Selanjutnya akan kami pasrahkan kepada pimpinan,” jelasnya.

Salah satu permintaan yang disampaikan AMAR PB adalah pembentukan regulasi khusus bagi pengecer BBM.

Mereka menginginkan kepastian hukum atas aktivitas penjualan kembali BBM yang selama ini dijalankan, sekaligus menghindari kekhawatiran berhadapan dengan proses hukum.

Zulfikar menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan distribusi BBM yang telah diatur pemerintah pusat melalui sejumlah regulasi, termasuk peraturan menteri dan aturan teknis lainnya.

Terlebih, BBM yang diperjualbelikan para pengimbal tersebut merupakan Pertalite yang masuk kategori BBM subsidi.

Penyaluran dan distribusinya memiliki ketentuan tersendiri sehingga aktivitas penjualan kembali oleh pengecer menjadi persoalan yang perlu dibahas dengan pihak terkait.

“Mereka menyampaikan kekhawatiran terkait eksistensi mereka sebagai pengecer BBM. Mereka juga sudah mengakui bahwa sebenarnya secara regulasi mereka salah. Namun, mereka ingin ke depannya ada regulasi khusus untuk pengecer BBM,” ungkap Zulfikar.

Ia mengatakan, kekhawatiran para pengimbal tidak hanya menyangkut keberlangsungan usaha, tetapi juga kemungkinan menghadapi konsekuensi hukum apabila tetap menjalankan aktivitas tersebut tanpa kepastian kebijakan.

“Mereka takut ke depannya ditangkap atau seperti apa. Jadi, mereka menginginkan adanya regulasi khusus untuk pengecer seperti yang mereka lakukan saat ini,” pungkasnya.

Terkait tindak lanjutnya, Zulfikar menyebut keputusan selanjutnya berada di tangan pimpinan DPRD Situbondo.

Persoalan tersebut tidak menutup kemungkinan dibahas kembali dengan menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi teknis yang memiliki keterkaitan dengan distribusi BBM.

Dengan belum adanya keputusan dari Komisi II, permintaan AMAR PB mengenai regulasi khusus pengecer BBM masih menunggu tindak lanjut pimpinan DPRD Situbondo.

Belum ada kepastian apakah tuntutan tersebut nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan khusus.

Pos terkait