Jurnalbangsa.com, Situbondo – Ratusan pengimbal bahan bakar minyak (BBM) mendatangi Gedung DPRD Situbondo, Senin (16/11/2026).
Mereka meminta pemerintah mencarikan jalan keluar agar aktivitas usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan tetap bisa berjalan.
Melalui Aliansi Masyarakat Pengimbal (AMAR PB), mereka menyampaikan keresahan dalam hearing bersama Komisi II DPRD Situbondo.
Para pengimbal mengaku berada dalam posisi sulit karena harus mempertahankan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara aktivitas penjualan kembali BBM berhadapan dengan persoalan regulasi.
Mereka juga mempertanyakan dampak yang akan muncul apabila aktivitas pengimbal dihentikan.
Sebab, selama ini keberadaan mereka menjadi salah satu akses masyarakat di pelosok desa untuk mendapatkan BBM, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan pegunungan dan jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Asis, salah satu pengimbal asal Kecamatan Mangaran, mengatakan aktivitas yang dijalankan selama ini tidak hanya berkaitan dengan keuntungan usaha.
Menurutnya, pengiriman BBM ke desa-desa juga membantu warga yang membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.
“Anggota dewan yang terhormat, coba sekali-sekali bapak-bapak naik ke pegunungan. Lihat di sana kalau kami tidak ada, roda ekonomi desa bisa mati. Mereka yang mau berangkat sekolah dan bekerja, jika kehabisan bensin di pelosok, tidak mungkin harus mendorong kendaraan sampai SPBU,” ujarnya di hadapan anggota Komisi II DPRD Situbondo.
Asis mengakui adanya aturan mengenai distribusi BBM.
Namun, ia berharap kondisi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU turut menjadi pertimbangan dalam mencari penyelesaian persoalan tersebut.
Para pengimbal, kata dia, selama ini membeli BBM dalam jumlah terbatas untuk kemudian dibawa dan dijual kepada masyarakat di wilayah pelosok.
Mereka menilai aktivitas tersebut berbeda dengan praktik mafia migas atau penimbunan dalam skala besar.
Persoalan mata pencaharian juga disampaikan Ahmad Suhadi.
Ia menyebut pekerjaan sebagai pengimbal menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian masyarakat kecil, terlebih kesempatan kerja di Kabupaten Situbondo dinilai masih terbatas.
“Masyarakat kecil menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Kami bukan penimbun skala besar. Kami hanya membeli sedikit, kami antar ke desa agar petani bisa ke sawah, agar anak sekolah bisa berangkat,” ungkapnya.
Ahmad mengatakan penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak selalu memberikan keuntungan besar.
Sebagian pendapatan bahkan digunakan untuk membayar utang dan menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk kebutuhan keluarga.
“Kalau kami dimatikan, masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian dan warga gunung kehilangan akses BBM. Banyak dari kami hanya untuk membayar utang dan menabung sedikit demi sedikit,” imbuhnya.
Atas kondisi itu, AMAR PB meminta DPRD Situbondo tidak hanya melihat aktivitas pengimbal dari sisi ketentuan distribusi BBM.
Mereka berharap ada solusi yang memungkinkan masyarakat kecil tetap bekerja sekaligus menjaga akses BBM bagi warga di pelosok.
“Secara aturan kami memang salah. Buatkan kami solusi agar ekonomi desa tetap berjalan dan masyarakat kecil tetap bisa memperoleh BBM dengan mudah,” pungkasnya.












