JEMBER – Dunia pendidikan di Jember menghadapi ancaman serius setelah kebijakan pemerintah merumahkan guru honorer.
Banyak sekolah dasar negeri (SDN) kini mengalami kekurangan tenaga pengajar, sehingga memaksa guru PNS bekerja ekstra untuk mengisi kekosongan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember, Achmad Rusdan, menyoroti dampak besar dari kebijakan ini.
Ia menegaskan bahwa jika tidak segera diatasi, proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah akan terganggu.
“Dengan minimnya jumlah guru PNS, jika guru honorer tidak lagi bekerja karena tidak ada gaji, maka sekolah-sekolah ini akan kesulitan dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar,” ujarnya.
Sejumlah sekolah yang memiliki banyak rombongan belajar (rombel) kini harus mengandalkan guru PNS yang terpaksa mengajar di beberapa kelas sekaligus.
Akibatnya, beban kerja mereka meningkat drastis, sementara kualitas pendidikan bagi siswa berpotensi menurun.
Rusdan mempertanyakan motif kebijakan ini dan meminta pemerintah untuk segera mencari solusi.
“Apakah ini bentuk efisiensi anggaran yang mengorbankan tenaga pendidik? Jika iya, maka dampaknya akan sangat luas bagi dunia pendidikan,” katanya.
Dia mendesak pemerintah daerah untuk segera menyusun skema khusus agar guru honorer tetap bisa bertugas.
Pasalnya, tanpa mereka, sistem pendidikan di Jember terancam lumpuh.
Kekhawatiran juga muncul dari para orang tua murid yang mulai mempertanyakan bagaimana anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak di tengah krisis ini.
Dengan situasi yang semakin genting, masyarakat berharap pemerintah segera bertindak sebelum dampak buruknya semakin meluas.
“Harus segera cari solusinya,” pungkas Rusdan.
