Jurnalbangsa.com, Jakarta — IndoStrategi, lembaga riset independen, merilis hasil evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan riset tersebut, kinerja Kabinet Merah Putih berada pada kategori sedang dengan skor nasional 3,07.
Dalam laporan yang dirilis pada Jumat (17/10/2025), bidang pemberantasan korupsi menjadi sektor dengan nilai tertinggi, yakni 3,50, sedangkan sektor penegakan hukum, HAM, dan penciptaan lapangan kerja masih berada di kisaran skor 3,00 ke bawah.
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini masih dalam tahap konsolidasi dan penyesuaian kelembagaan.
“Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo–Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras,” ujarnya.
Riset IndoStrategi dilakukan sejak awal September hingga 13 Oktober 2025 dengan melibatkan 424 responden dari 34 provinsi yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, pengusaha, guru, dan pegawai pemerintah.
Sejumlah kementerian dinilai memiliki kinerja baik, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), dan Kementerian Agama (3,26).
Namun, Kementerian ESDM (2,74) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (2,81) disebut masih perlu peningkatan kinerja.
Selain itu, beberapa program pemerintahan memperoleh tanggapan beragam. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42) dan Sekolah Rakyat (3,13) dinilai berhasil, sementara Program Makan Bergizi Gratis (2,68) dianggap perlu perbaikan tata kelola agar lebih efektif dan melibatkan masyarakat.
Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik, menguraikan perlunya peningkatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” katanya.
IndoStrategi menilai kementerian non-politis lebih efektif dibanding kementerian yang memiliki beban politik.
Lembaga ini juga mengajukan delapan rekomendasi strategis, seperti penguatan koordinasi lintas kementerian, konsistensi reformasi birokrasi, serta peningkatan komunikasi publik dan transparansi anggaran.
Laporan tersebut menutup dengan catatan bahwa tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran harus dijadikan momentum mempercepat reformasi struktural dan memperkuat arah kebijakan nasional, agar dampak positifnya dapat dirasakan masyarakat luas.
