JEMBER – Rencana pinjaman daerah sekitar Rp785 miliar di Jember mendapat perhatian serius MAKI Jawa Timur, terutama menyangkut transparansi dan penggunaan anggaran.
Organisasi tersebut kini memilih mengawasi rencana pembiayaan pembangunan daripada melanjutkan aksi demonstrasi yang sebelumnya dipersiapkan.
Keputusan itu diambil setelah MAKI memperoleh penjelasan lebih lengkap mengenai sejumlah kebutuhan pembangunan yang menjadi alasan pengajuan pinjaman daerah.
Ketua MAKI Jawa Timur Heru Satriyo mengatakan pembiayaan tambahan diperlukan karena target pembangunan 2027 dinilai cukup besar.
“Ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kontur anggaran 2026 reguler dirasa kurang untuk mencapai target pembangunan di tahun 2027,” kata Heru.
Salah satu kebutuhan yang disoroti adalah perbaikan infrastruktur jalan yang jumlahnya diperkirakan mencapai 16.000 titik atau ruas.
Selain jalan, pemerintah daerah merencanakan pembangunan hingga 15.000 titik Penerangan Jalan Umum atau PJU untuk memperkuat fasilitas publik.
Bidang kesehatan juga masuk dalam rencana pembiayaan, termasuk penambahan ruang rawat inap di RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung.
Heru menilai kebutuhan tersebut harus dihitung berdasarkan kemampuan APBD reguler sekaligus target pembangunan yang ingin dicapai pemerintah daerah.
“Dasarnya memang kurang kalau berbicara konsep basis anggaran. Jadi memang dibutuhkan pinjaman. Ini untuk 2027, bukan 2026,” tegasnya.
Meski memahami kebutuhan tersebut, MAKI meminta pemerintah tidak mengabaikan aspek kehati-hatian dalam mengambil keputusan pembiayaan melalui utang.
Perhitungan kemampuan daerah membayar kembali pinjaman menjadi salah satu hal yang dinilai harus diperjelas sejak awal.
MAKI juga akan mencermati proyek yang menggunakan dana tersebut, termasuk lokasi, kebutuhan, manfaat, dan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan.
“Kami akan kawal program pembangunan Jember, termasuk melakukan mapping terkait proyek yang bersumber dari dana utang Rp785 miliar lebih tersebut,” ujarnya.
Pemetaan proyek dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung ke mana dana pinjaman diarahkan setelah proses pembahasan selesai.
MAKI meminta Pemkab Jember membuka daftar pembangunan secara terperinci, termasuk nilai anggaran dan target penyelesaian masing-masing proyek.
Keterbukaan itu diharapkan membuat masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan sejak awal.
Rencana pinjaman tersebut juga belum otomatis dapat direalisasikan karena masih membutuhkan pembahasan dan persetujuan DPRD Jember.
Heru mengingatkan keputusan legislatif menjadi bagian penting dalam menentukan kelanjutan rencana pembiayaan tersebut.
“Apapun rencana Pemkab Jember terkait utang itu, kalau DPRD Jember tidak menyetujui, selesai. Tidak akan bisa berjalan,” tegasnya.
Skema pembiayaan yang dibahas pemerintah daerah diarahkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, bukan pinjaman komersial perbankan.
Namun, pilihan skema tersebut tetap harus disertai perencanaan proyek yang matang serta perhitungan kondisi keuangan daerah.
“Yang pasti MAKI Jawa Timur akan kawal pelaksanaan APBD reguler Pemkab Jember tahun 2027 dengan penambahannya adalah utang Rp785 miliar lebih,” katanya.
Pengawasan MAKI juga menyentuh proses pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan tersebut.
Heru meminta mekanisme pengadaan dilakukan sesuai regulasi dan mengutamakan transparansi, termasuk dalam penggunaan sistem elektronik.
“Kami sarankan bagian pengadaan barang dan jasa Pemkab Jember memperdalam lagi kualitas pelaksanaan pengadaan, termasuk mekanisme e-katalog dan mini kompetisi sesuai regulasi,” ujarnya.
Menurut MAKI, pengawasan tidak seharusnya menunggu proyek selesai karena potensi masalah perlu dicegah sejak tahap perencanaan.
Sorotan lain diberikan terhadap komunikasi Pemkab Jember mengenai rencana pinjaman yang belakangan memunculkan perdebatan di masyarakat.
“Manajemen informasi dari humas dan kabag tidak maksimal untuk menyampaikan apa sebenarnya yang menjadi program utama Pemkab Jember. Ini harus dievaluasi,” katanya.
MAKI meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka nilai utang, proyek, lokasi pembangunan, mekanisme pengembalian, serta kemampuan fiskal daerah.
Di tengah perubahan sikap tersebut, MAKI akhirnya menghentikan rencana aksi besar yang dijadwalkan berlangsung Senin (10/8/2026).
“Kami cancel semuanya. Teman-teman dari Surabaya juga sudah saya perintahkan untuk tidak usah bergerak ke Jember. Kantong-kantong massa Jember juga kami sampaikan untuk meniadakan aksi besok,” katanya.
Massa dari Surabaya dan sejumlah kantong massa di Jember tidak lagi diarahkan menuju lokasi aksi di Gedung DPRD maupun Pendapa Wahyawibawagraha.
Heru menegaskan pembatalan demonstrasi bukan berarti MAKI berhenti mengkritisi pemerintah, melainkan mengubah cara pengawasan terhadap rencana pembangunan.
“Kami tiadakan demo besar MAKI Jawa Timur di Jember. Ini hanya untuk mengawal apa yang menjadi kepentingan masyarakat Jember, bahwa mereka membutuhkan jalan, membutuhkan penerangan jalan umum, serta peningkatan pelayanan kesehatan,” pungkas Heru.
