Jember, – Pemerintah Kabupaten Jember menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi puluhan ribu pekerja rentan dan petani.
Kebijakan ini disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, saat peluncuran Program Lingkaran Cinta dan Cinta Petani di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Jember, Senin (22/12/2025).
Gus Fawait menyatakan, realisasi program pembangunan tahun 2025 menjadi yang terbesar dalam 40 tahun terakhir di Jember.
Salah satu fokusnya adalah perluasan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Tahun 2025 ini mencatatkan angka partisipasi terbesar dalam tiga tahun terakhir. Total ada 82.093 orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemkab Jember,” ujar Gus Fawait.
Jumlah tersebut terdiri atas 40.300 buruh tani, 19.474 pekerja sosial keagamaan, 10.000 petani pangan dan hortikultura, 9.484 pekerja rentan desa, 2.000 nelayan tangkap, serta ratusan pedagang keliling.
Hingga 10 Desember 2025, dana manfaat yang telah dicairkan mencapai Rp 17,8 miliar dan diperkirakan mencapai Rp 20 miliar sampai akhir tahun.
Di sektor pertanian, Pemkab Jember menyalurkan bantuan melalui Dinas TPHP untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan produktivitas.
Gus Fawait menyebut sekitar 70 persen infrastruktur pertanian di Jember mengalami kerusakan dan menjadi prioritas penanganan.
“Kami menyadari bahwa hampir 70 persen infrastruktur pertanian di Jember sebelumnya mengalami kerusakan. Inilah fokus kami. Yakni, memperbaiki apa yang rusak dan memberikan alat produksi yang modern,” tegasnya.
Bantuan yang telah direalisasikan meliputi 169 unit mesin pra-panen, 111 unit mesin pasca-panen, 644 ton pupuk, 8.728 bibit hortikultura, 33.800 bibit perkebunan, serta dukungan pengelolaan tanaman pangan seluas 24.292 hektare.
Total nilai bantuan sektor pertanian tersebut mencapai Rp 73,5 miliar yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Selain sektor pertanian, Gus Fawait juga menyampaikan kebutuhan anggaran perbaikan jalan di Kabupaten Jember yang diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun. Untuk itu, Pemkab Jember melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Jika hanya mengandalkan APBD, target ini sulit tercapai. Oleh karena itu, konektivitas udara melalui Bandara Jember sangat krusial untuk memudahkan birokrasi berkoordinasi dengan pemerintah pusat demi membawa anggaran pembangunan ke Jember,” jelasnya.
Pemkab Jember menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor pangan pada 2026, sejalan dengan program pemerintah pusat.
