JEMBER – Puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi, menggeruduk dan melakukan aksi demonstrasi di depan Mapolres Jember, Jl. RA Kartini, Kelurahan Kepatihan, Kaliwates, Jember, pada Kamis (21/03/2024) siang.
Berdasarkan pantauan awak media, kegiatan yang melibatkan 50 orang itu bertujuan untuk menanyakan dan memastikan netralitas aparat kepolisian dalam kontestasi pemilihan umum yang berlangsung 14 Februari 2024 lalu.
Diketahui, beberapa waktu lalu, pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, sempat mengeluarkan statement lewat postingan akun Instagram pribadinya, yang menyebut bahwa Jendral Oegroseno, mantan Wakapolri pernah menyampaikan jika pihak Polres memiliki akses ke Sirekap KPU dan bahkan pengisian C1 bisa diakses dari Polres.
“Berdasarkan hal itulah, kami dari Aliansi Peduli Demokrasi melakukan aksi ini. Kepolisian itu sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada pelaksanaan Pemilu,” ujar Koordinator Aksi, Jumadi.
“Kami tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Oegroseno dan Connie di media sosial, bahwasanya Polres di seluruh Indonesia ini bisa menginput rekapitulasi di KPU, itu kita tidak terima,” sambungnya.
Jumadi menjelaskan, dalam pelaksanaan pemilu kemarin, pihak yang berwenang dan dapat melakukan input data C1 maupun hasil rekapitulasi suara hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja.
Pihaknya sangat menyayangkan, ada tudingan yang menyebut jika Polres di seluruh Indonesia dapat melakukan input data di Sirekap.
“Kenapa bisa sampai ada tudingan negatif seperti itu kepada pihal Polri. Kami sebagai Aliansi Peduli Demokrasi tentu tidak terima dan mempertanyakan hal tersebut. Maka dari itu, kami meminta klarifikasi pada Polres lewat aksi ini,” tegasnya.
Jumadi beserta seluruh masa yang hadir juga mengancam, pihaknya akan membuat surat yang dilayangkan untuk Kapolres Jember terkait tudingan yang disampaikan melalui sosmed itu dan ditembuskan pada KPU Jember.
“Surat itu ditujukan agar nantinya segera ada tindak lanjut terhadap oknum yang menuding Polres se-Indonesia bisa mengakses data internal KPU itu. Jika tidak ada tindakan tegas dari Kapolres Jember ataupun KPU, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” teriaknya.
Sementara itu, Kapolres Jember, AKBP Bayu Pratama Gubunagi menegaskan, tudingan terhadap instansi kepolisian tersebut tidak benar dan hoax.
“Kami tegaskan sekali lagi, Polres Jember netral dalam Pilpres maupun Pileg 2024. Kami hanya bertugas berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjaga keutuhan demokrasi,” ujar Bayu usai melakukan mediasi dengan masa.
“Selain itu, tugas kami adalah menjaga Kamtibmas di Jember. Kami meyakini dan menjamin, Polres Jember tidak terlibatan dalam hal-hal demikian, apalagi yang menyebut bahwa polisi tidak netral,” imbuhnya.
Tudingan yang menyebut jika Polri memiliki akses terhadap Sirekap ataupun C1, Bayu mengatakan jika hal itu merupakan tudingan atau tuduhan yang tidak memiliki dasar.
“Hal tersebut bisa langsung dikonfirmasikan ke panitia penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU maupun Bawaslu. Namun demikian, jika ada tindak pidana pelanggaran pemilu, kami siap menerima laporan dan nantinya akan dikaji kembali. Jika memang ada unsur pidana atau masuk ranah kewenangan Polres Jember, akan kami tindak lanjuti,” tandasnya.
Sebagai informasi, usai melaksanakan aksi demonstrasi di depan Mapolres Jember, puluhan masa tersebut juga melanjutkan konvoi ke Kantor KPU Jember yang berada di Jl. Kalimantan, Sumbersari, untuk melakukan hal serupa.
