Jember, JurnalBangsa.com – Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini dilakukan menyusul paparan Bupati Jember yang menyebutkan capaian PAD selama ini tidak pernah mencapai target, bahkan hanya berkisar antara 70 hingga 80 persen dari target tahunan.
Dalam wawancara di ruang kerjanya pada Jumat (21/6/2025), Ardi menegaskan bahwa langkah evaluasi ini akan dilakukan secara sistematis dan berbasis data.
Komisi C akan segera mengundang seluruh OPD yang memiliki fungsi menghasilkan PAD untuk dimintai penjelasan terkait kendala dan solusi yang memungkinkan dilakukan.
“Kemarin waktu paripurna, Bupati menyampaikan bahwa PAD kita itu tidak pernah memenuhi target, hanya 70 sampai 80 persen. Maka kami di Komisi C akan memanggil seluruh OPD penghasil PAD, tentunya berbasis data,” ujarnya.
Ardi menyebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga pengawasan dan budgeting memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap OPD bekerja maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Untuk itu, data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan menjadi dasar dalam menilai kinerja masing-masing OPD.
“Kita akan minta ke Bapenda sebagai pengampunya, kita akan lihat hal-hal dari OPD mana sih yang memang saat ini tidak pernah mencapai target,” ucapnya.
Dia memberikan contoh konkret lemahnya kinerja penerimaan PAD di sektor parkir.
Menurutnya, potensi dari retribusi parkir seharusnya bisa menyumbang belasan miliar rupiah ke kas daerah, namun faktanya realisasi sangat jauh dari itu.
“Parkir, yang kemarin itu semestinya kita dapat sekitar Rp19 sampai Rp20 miliar, ternyata hanya Rp1 miliar bahkan hanya Rp500 juta. Ini artinya ada kendala di sini,” tegas Ardi.
Tak hanya sektor parkir, Ardi juga menyebut masih banyak OPD yang hingga kini kontribusinya terhadap PAD tergolong minim. Bahkan ada yang nyaris tidak menyumbang sama sekali.
“Makanya kenapa PAD ini tidak pernah sesuai target. Contohnya Dispora, Dispora ini kan juga ramai beberapa bulan yang lalu. Maka kita ingin semua OPD penghasil nanti akan kita tanyakan kendalanya di mana,” jelasnya.
Selain dari sisi OPD, Ardi juga menyoroti sumber-sumber PAD potensial di luar struktur pemerintahan, seperti pengelolaan tambak dan kawasan pelabuhan di Gunung Sadeng.
Selama ini, menurutnya, tidak ada kontribusi keuangan dari aktivitas ekonomi di sektor tersebut ke kas daerah.
“Contoh kaitannya dengan Gunung Sadeng, contoh lagi kaitannya dengan tambak. Misalkan yang saat ini tambak ini juga tidak pernah masuk ke daerah, pajaknya mereka ke kas desa. Ini akan coba kita buat regulasi agar menjadi pendapatan asli daerah yang sesuai dengan regulasi,” katanya.
Dia menyampaikan bahwa potensi PAD dari sektor-sektor tersebut bisa menjadi tambahan penting bagi pendanaan program pembangunan daerah.
Komisi C berencana menyusun langkah kebijakan yang mendorong sektor-sektor itu masuk dalam sistem keuangan daerah melalui peraturan yang sesuai.
Terkait arahan Bupati yang meminta OPD meningkatkan PAD dan menurunkan angka kemiskinan usai rotasi jabatan, Ardi mengingatkan pentingnya data sebagai dasar kebijakan.
Dia menekankan, solusi tidak cukup hanya instruksi, melainkan harus disertai pemetaan yang tepat.
“Kita harus memiliki data dulu, data ini seperti apa sih. Baik itu dari OPD maupun dari swasta atau dari pihak lain,” tegasnya.
Saat ini target PAD Kabupaten Jember tahun 2025 sebesar Rp1,9 triliun, namun Ardi memperkirakan realisasi hanya akan berkisar 70 hingga 80 persen jika tidak ada langkah percepatan.
Oleh karena itu, Dia memastikan Komisi C akan mengambil langkah proaktif dengan segera memanggil OPD terkait untuk rapat kerja.
“Mumpung masih ada waktu, kita akan mendalami itu. Tentu kami akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menghadirkan mereka di Komisi C. Fokus kita hanya pada PAD, karena bagaimanapun ini ada dinas pengampu yaitu Bapenda yang di situ datanya lebih konkret,” pungkasnya.
