Jurnalbangsa.com, Jember – Massa aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM), mengadakan aksi damai untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Sabtu (20/6/2026).
Aksi dilakukan di depan Gedung DPRD Jember dengan diikuti oleh ribuan masyarakat.
Koodinator Lapangan (Korlap) aksi, Agus Nur Yasin, menyampaikan bahwa adanya program MBG telah banyak memberikan manfaat pada masyarakat.
Meskipun kata dia, ada pihak yang menginginkan progam tersebut ditiadakan, karena ada kesalahan teknis, namun menurutnya justru hal itu hanya perlu diperbaiki secara berkelanjutan.
“Tidak harus program itu ditiadakan. Tapi perbaikan-perbaikan yang terus-menerus, hingga program itu bisa mendekati kesempurnaan,” kata Agus.
Adapun untuk di wilayah Kabupaten Jember, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini sudah sebanyak 219 yang sudah beroperasi.
“Bayangkan dari 219 itu sudah banyak karyawan atau relawan yang sudah terserap. Belum lagi perputaran ekonomi efek dari adanya dapur SPPG yang ada di Kabupaten Jember,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menjelaskan bahwa massa aksi telah memberikan sejumlah evaluasi terkait program prioritas pemerintah pusat.
“Evaluasinya mendukung program strategis pemerintah RI baik dengan Makan Bergizi Gratis, KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) dan Sekolah Rakyat maupun ketahanan pangan ataupun program-program lain,” kata Halim.
Selain itu, massa aksi mendesak kepada presiden untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola BGN (Badan Gizi Nasional).
“Memperbaiki sistem tata kelola yang bersih dan transparan serta melakukan evaluasi internal,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Halim, massa aksi juga mengecam keras pengkhianat bangsa yang sengaja melakukan adu domba dan ujaran kebencian pada negara.
Selanjutnya dalam poin evaluasi, massa aksi meminta presiden untuk terus melakukan program MBG dan program strategis lainnya dan memajukan kesejahteraan umum.
“Yang terakhir kelapan, Bapak Prabowo tidak sendirian. Ada jutaan murid, pekerja, pengusaha serta ada petani yang siap membantu Bapak Presiden, untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945,” bunyi tuntutan evaluasi dalam surat pernyataan sikap massa aksi.
Halim mengatakan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan lembaga eksekutif dalam melakukan evaluasi dan pengawasan dapur yang berada di Jember.
“Kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengingat di Jember kami bersama eksekutif, tentu akan melakukan langkah-langkah strategis, terutama dalam hal pembinaan terhadap dapur-dapur yang ada,” tegasnya.
