Jurnalbangsa.com, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD menyepakati tidak akan melarang aktivitas penggunaan sound system di wilayah setempat.
Kesepakatan tersebut muncul setelah ribuan pegiat sound horeg menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Jember, Senin (16/11/2026).
Mereka datang dengan ratusan truk pengangkut perangkat audio yang memadati kawasan pusat pemerintahan daerah.
Aksi tersebut digerakkan Jember Sound System Community (JSSC) sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pelarangan total hiburan sound system.
Ketua JSSC, Arif Sugiartani, mengatakan pertemuan dengan pemerintah daerah dan anggota legislatif menghasilkan kesepahaman mengenai keberlangsungan aktivitas sound system.
Menurutnya, pemerintah tidak menutup ruang bagi para pelaku usaha tata suara untuk tetap menjalankan kegiatan mereka.
“Di dalam semuanya bersepakat dan menyetujui bahwa di Kabupaten Jember tidak ada pelarangan penggunaan sound system,” ungkap Arif.
Sebelum mencapai kesepakatan tersebut, perwakilan komunitas terlebih dahulu mengikuti audiensi di ruang rapat Pemkab Jember.
Pertemuan itu dipimpin Asisten Administrasi Umum atau Asisten III Setdakab Jember, Imam Sudarmaji, yang menerima sejumlah pengurus JSSC.
Dalam forum tersebut, komunitas menyampaikan keberatan terhadap usulan pembatasan yang dianggap terlalu memberatkan industri hiburan audio.
Arif menilai aturan yang mewajibkan jarak minimal 100 meter dari permukiman warga sulit diterapkan dalam kondisi geografis Jember.
“Kabupaten Jember itu bukan hutan, Jember ini sudah kota, rata-rata fasum 99 persen berdempetan dengan rumah masyarakat atau kantor-kantor publik,” tegasnya.
Selain persoalan jarak, JSSC juga mempersoalkan gagasan pembatasan ukuran kendaraan yang diperbolehkan mengikuti kegiatan karnaval.
Arif menjelaskan, kegiatan karnaval merupakan agenda budaya yang umumnya digelar bergiliran di setiap wilayah dan hanya berlangsung sekali dalam setahun.
Ia berharap kebijakan yang nantinya disusun tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha para penyedia jasa sound system.
Arif juga mengapresiasi pemerintah daerah dan DPRD yang membuka ruang dialog bagi komunitasnya.
Ia menyebut aksi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa JSSC merupakan organisasi resmi berbadan hukum yang dapat menjalankan kegiatan secara tertib.
“Kami buktikan bahwa kami bisa diatur. Pihak keamanan meminta kami, dan kami juga berkomitmen bahwa ketika berangkat maupun pulang, semua sound system tidak ada yang bunyi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Jember dan DPRD berencana menggelar pembahasan lanjutan bersama pengurus JSSC paling lambat dua pekan setelah audiensi.
Pembicaraan tersebut akan diarahkan untuk merumuskan aturan operasional melalui peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.
Arif meminta komitmen tersebut segera diwujudkan agar seluruh pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya.
Ia bahkan menyampaikan ancaman menggelar aksi lebih besar apabila pengurus komunitas tidak mendapatkan undangan dialog dalam waktu 14 hari.
“Jika dalam dua minggu ke depan kami pengurus tidak diundang untuk berdialog menentukan aturan yang baku, saya pastikan sepuluh kali lipat massa akan hadir kembali di alun-alun,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Arif mengajak seluruh anggota JSSC menjaga ketertiban dan menghormati lingkungan sekitar agar kegiatan sound system tetap berjalan harmonis bersama masyarakat Jember.












