Jurnalbangsa.com, Jember – Polemik kasus legalitas kepemilikan tanah Nyonya Tampina kini bergulir hingga berujung penuntutan ahli waris kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember. Pihak ahli waris menuntut agar BPN segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah.
“Tuntutan saya mohon ditegakkan keadilan. Katanya harus tunduk kepada hukum. Nah, Kepala BPN itu kan orang hukum. Sarjana hukum semua. Mohonlah dipatuhi hukum. Janganlah melanggar hukum,” kata Mashuri selaku Kuasa Ahli Waris Nyonya Tampina dari Erli Tri Yani Hastuti, pada Rabu (11/11/2026).
Mashuri bercerita bahwa tanah tersebut semula milik Pasangan Suami Istri (Pasutri) Tuan Kind dan Kanirah. Kanirah merupakan warga Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, yang mempunyai anak bernama Tampina, di mana rumahnya berada di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember.
Menurut dia, kepemilikan tanah Nyonya Tampina juga telah diakui oleh Suyono Ihsan, seorang mantan Kepala Desa Lojejer.
Namun, pada tahun 2023 muncul Sertifikat Hak Pakai (SHP) seluas 18 hektare, yang diterbitkan oleh BPN Jember.
Hal itu yang mengakibatkan keluarga ahli waris, hingga saat ini tidak bisa menggarap lahan tersebut.
Mashuri mengaku pihaknya diduga kecolongan atau luput dari pengawasan saat BPN Jember menerbitakan SHP.
“Karena saat itu barengan dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang mana tidak mungkin beliaunya itu, akan memeriksa atau membaca satu per satu. Sehingga muncul SHP itu yang tidak memeriksa terlebih dahulu,” ujarnya.
Padahal, kata Mashuri sebagaiman putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Nomor: 52/G.TUN/2004/PTUN.SBY yang ditandatangani oleh Panitera Wiwied Kurniawan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), pada 2 November 2026.
Dalam amar putusan itu memerintahkan agar BPN Jember segera melaksanakan perintah putusan tersebut.
“Sampai detik ini, BPN melanggar dan tidak diindahkan putusan itu. Bunyinya agar segera melaksanakan putusan untuk memerintahkan kepada Kepala BPN Jember mensertifikat kepada ahli waris,” tuturnya.
Kendati demikian, Mashuri berkata alasan dari BPN Jember tidak segera menerbitkan sertifkat tersebut, karena situasinya masih tidak kondusif.
“Padahal di situ (lahan) tidak ada masalah. Kalau memang tidak kondusif, seharusnya BPN kan menggunakan alat negara. Contoh, minta bantuan kepada kepolisian. Nah, sampai detik ini tidak dilakukan oleh BPN. Ada apa BPN ini?,” tegasnya.***
