JEMBER, JURNALBANGSA.COM – Sejumlah guru di SMAN 1 Tanggul, Kabupaten Jember, menyuarakan keluhan serius terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah Martha Mila Sughesti.
Beberapa keluhan diantaranya, gaji bagi guru tidak tetap (GTT) yang sudah dapat sertifikasi pendidik (Serdik) tidak mendapatkan gaji.
Selain itu, dana sertifikasi bagi para guru juga dipotong. Bahkan, juga menarik iuran pada siswa untuk perbaikan sekolah.
“Gaji sejak Juni dan Juli sampai sekarang tidak dibayar,” kata salah seorang guru yang enggan disebutkan Namanya, Senin (28/7/2025).
Padahal, kata dia, gaji tersebut selalu rutin pada masa kepala sekolah sebelumnya. Namun pada kepemimpinan kepala sekolah yang sekarang, gaji itu mulai tiada.
Menurut beberapa guru, kebijakan di SMAN 1 Tanggul banyak diambil sepihak tanpa melalui rapat manajemen atau dewan guru.
Selain itu, para guru juga diminta bekerja di luar tugas pokok, seperti mengecat sekolah dan mengikuti kegiatan tambahan tanpa dasar yang jelas.
“Kami diminta ikut berbagai kegiatan tanpa kejelasan honor. Bahkan hingga sekarang, gaji tambahan kami belum kami terima. Ini sangat merugikan kami sebagai tenaga pendidik,” papar dia.
Guru tersebut juga mengaku jika dana sertifikasi yang cair masih dipotong. Pemotongan tersebut bervariasi, yakni sebesar Rp25.000 untuk GTT Serdik dan Rp50.000 untuk guru PNS Serdik setiap cair.
“Itu kemarin sudah ditagih terus, padahal kita belum cair. Bilangnya buat pembangunan dan lainnya,” ungkap dia.
Tak hanya itu, para siswa juga diminta iuran untuk perbaikan sekolah. Seperti pengecetan bangku sekolah.
“Siswa juga diminta iuran untuk membeli cat, jadi di kelas itu iuran,” ucap dia.
Akibatnya, para pelajar, terutama kelas X banyak yang mengeluh kenapa terlalu sering iuran.
Ia juga mengaku para guru kerap mendapatkan ancaman dari kepala sekolah, seperti sertifikasi tidak cair.
“Banyak guru sudah protes, misal kenapa iuran cat dibebankan pada siswa,” tambah dia.
Guru-guru juga mempertanyakan pengelolaan Dana BOS dan BPOPP yang dianggap tidak sesuai dengan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Beberapa kegiatan dianggap tidak memiliki urgensi.
“Banyak program tidak transparan. Belanja kegiatan tidak sesuai RKAS, dan siapa pun yang mengkritik berisiko dimutasi. Ini menciptakan suasana kerja yang tidak sehat,” imbuh guru tersebut.
Keluhan juga datang dari wali murid orang tua siswa kelas X yang mengungkapkan bahwa siswa baru dibebani berbagai kewajiban sejak awal masuk.
“Anak saya diminta iuran, membawa benih dan tanaman. Kalau tidak, ada sanksi. Ini jelas memberatkan orang tua, apalagi tanpa penjelasan yang transparan,” kata wali murid yang enggan disebutkan namanya itu.
Hingga berita ini ditayangkan, kepala sekolah belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan guru dan orang tua siswa.
Upaya konfirmasi kepada Kepala SMAN 1 Tanggul, Martha Mila Sughesti, belum membuahkan hasil.
Permintaan konfirmasi melalui telpon tidak diangkat, pesan tidak dibalas walaupun sudah mengirimkan pertanyaan.
Para guru berencana melaporkan permasalahan ini kepada Gubernur Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Ombudsman RI sebagai bentuk upaya mencari keadilan dan kejelasan terkait gaji guru yang belum dibayarkan dan kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif.
Sementara itu, Kasi SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember Lumajang Cahyo Laksana mengaku akan melakukan pengecekan terkait dengan keluhan para guru tersebut.
“Terima kasih informasinya, kami akan melakukan pengecekan terkait informasi ini,” ucap dia.
