Jember, jurnalbangsa.com – Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Jember bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember menggelar halalbihalal di City Forest Arum Sabil Jember, Kamis (17/4/2025).
Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar pelaku lembaga jasa keuangan di wilayah Sekarkijang (Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang), tetapi juga menjadi momentum penguatan peran sektor keuangan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis literasi keuangan.
Hadir dalam acara tersebut berbagai stakeholder dari dunia usaha, akademisi, hingga tokoh masyarakat, yang turut mendukung langkah sinergis ini untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Kepala OJK Jember, Mohammad Mufid, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor keuangan memegang peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal, utamanya di sektor riil seperti pertanian dan perkebunan.
“Alhamdulillah ini tempat yang nyaman, tempat Pak Haji ini sejalan dengan spirit kolaborasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Khususnya bagaimana menggerakkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu pendorong utama ketahanan pangan nasional,” kata Mufid.
Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antar lembaga jasa keuangan bukan hanya tentang penyediaan akses pembiayaan, tetapi juga upaya menyamakan pemahaman antara pemilik modal dan pelaku usaha agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan.
“Kita membangun kesepahaman bahwa seluruh pihak merupakan komponen yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jadi membangun kesepahaman bahwa kita seiring dengan peran yang berbeda,” ujarnya.
Mufid juga menekankan pentingnya literasi keuangan dalam menopang inklusi keuangan, karena tanpa pemahaman yang baik, masyarakat rentan terhadap kesalahan dalam memanfaatkan layanan keuangan.
“Kita ingin menyasar seluruh lapisan masyarakat untuk mengenalkan jasa keuangan, termasuk meningkatkan literasi keuangan. Karena kalau literasi bagus, permasalahan yang mungkin timbul karena faktor ketidakpahaman bisa diminimalisir,” lanjutnya.
Terkait kinerja sektor keuangan di bawah pengawasan OJK Jember selama setahun terakhir, Mufid menyebut pertumbuhan positif terjadi di berbagai sektor, termasuk perbankan dan perusahaan pembiayaan.
“Untuk penyaluran kredit, Jember tumbuh di atas rata-rata Sekarkijang tapi di bawah Jawa Timur. Namun untuk dana pihak ketiga, Jember justru mencatatkan pertumbuhan tertinggi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua FKLJK Jember, Bambang Purnomo Pancakaryo, mengungkapkan bahwa FKLJK terus menyesuaikan langkah dengan arah kebijakan OJK sebagai pembina.
Ia menilai program-program yang diluncurkan mulai memiliki bentuk yang jelas dan terarah.
“Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan ini mengikuti betul arahan dari OJK, dan kami sudah mulai merancang program-program secara terstruktur. Sudah mulai kelihatan titik-titiknya,” ujar Bambang.
Menurutnya, tingkat literasi keuangan di Jember saat ini telah mencapai angka sekitar 65 persen atau bahkan lebih.
Oleh karena itu, FKLJK siap untuk memperkuat program literasi agar menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
“Salah satu pendekatan kami adalah memilih spot-spot edukasi di desa-desa keuangan, bukan hanya di sekolah-sekolah. Karena di sekolah mungkin lebih mudah dipahami, namun kita juga perlu menjangkau masyarakat umum agar merata,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program-program OJK seperti One POJK One Village dan Gencarkan sangat relevan untuk diterapkan di wilayah Jember, apalagi dengan banyaknya pondok pesantren dan komunitas berbasis keagamaan yang bisa diintegrasikan melalui program EPIKS (Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah).
“Dengan adanya pembinaan langsung dari OJK, kami sebagai lembaga jasa keuangan siap meningkatkan keseimbangan antara literasi dan akses terhadap layanan keuangan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Bambang.
Ke depan, FKLJK bersama OJK Jember akan terus memperluas jangkauan edukasi keuangan dengan pendekatan yang kreatif dan menyentuh langsung komunitas-komunitas lokal, sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
