Nadiem Ancam Turunkan Akreditasi Kampus yang Tak Laksanakan Permendikbud 30

  • Whatsapp

Selain itu, nantinya pelaku kekerasan seksual di kampus yang diganjar sanksi ringan dan sedang wajib mengikuti program konseling. Biaya konselingkan dibebankan kepada pelaku, dan hasilnya akan menjadi dasar pimpinan perguruan tinggal untuk menerbitkan surat bahwa dia sudah disanksi.

Di sisi lain, pihak kampus yang tidak menjalankan Permendikbud 30 ini juga siap-siap diberikan sanksi oleh Nadiem.

“Dan ada pun sanksi untuk perguruan tingginya di mana kalau tidak melakukan proses PPKS ini, sesuai Permen ini ada berbagai macam sanksi dari keuangan sampai akreditasi. Kalau kita tidak melakukan ini, banyak kampus tidak merasakan urgensi dan keseriusan pemerintah untuk menangani kekerasan seperti ini,” jelas dia.

Aturan terkait sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak melaksanakan Permendikbud 30 tertuang di Pasal 19, yang bertuliskan:

Pasal 19

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau

b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Nadiem menegaskan Permendikbud 30 tidak sama sekali menuliskan melegalkan atau menghalalkan tindakan asusila. Ia juga secara tegas hanya hal-hal yang menyangkut ruang lingkup kekerasan seksual yang diatur, serta penggodokannya dilakukan berdasarkan kesaksian para korban kekerasan seksual.

“Fokus daripada Permen ini adalah korban. Ini mohon dimengerti, kita lihat dari perspektif korban. Kalau merancang peraturan, kita merancang aktivitas dalam perspektif kekerasan seksual yang bisa dialami korban tersebut,” lanjut dia. [Kumparan]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *