Prihatin dengan Nasib Rakyat, 18 Serikat Pekerja Desak Pencabutan UU Omnibuslaw dan Tata Ulang Kelistrikan

  • Whatsapp

JURNAL BANGSA.COM – Delapan Belas Serikat Pekerja di bawah Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) berkumpul di Hotel Cempaka, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021) untuk mendesak Mendesak Pembatalan UU Cipta Kerja dan mempersoalkan pengelolaan Privatisasi Listrik.

Mereka berkumpul untuk menggelar Sarasehan SP/SB jilid II bertema “Indonesia Kini dan Nanti, Mendesak Pembatalan UU Cipta Kerja dan Privatisasi listrik Demi Kepentingan Rakyat.”

Kedelapan belas Serikat Pekerja yaitu FSP KEP SPSI, FSPLEM SPSI, FSPI, FSPKEP-KSPI, PPMI ’98, FSP PAR REF, FSP RTTM SPSI, FSP TSK SPSI, FSP PPMI KSPI, IKAGI, GOBSI, GASPERMINDO, PPIP, SP PLN 15, SP PJB, SPDAG, ELKAPE, dan PAKKAR

Menurut Anggota Presidium GEKANAS, Abdul Hakim, Sarasehan ini dihadiri oleh berbagai konfederasi maupun Federasi serikat Pekerja serta akademisi dan kalangan aktivis maupun penggiat advokasi masyarakat sipil baik secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dan daring.

“Kami melihat setidaknya 2 isu krusial bagi pekerja dan rakyat Indonesia saat ini. Pertama, keberadaan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian besar ketentuan Krusial dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kedua mengenai ketenagalistrikan,” ujar Hakim ditemui di sela-sela kegiatan.

Hakim menuturkan, sebagaimana diketahui bersama, salah satu perlawanan dari gerakan serikat pekerja/ Serikat Buruh dan masyarakat sipil lainnya terhadap UU Cipta Kerja melalui uji konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Khusus uji formil mengenai proses pembentukan UU Cipta Kerja, saat ini telah dilalui tahapan Kesimpulan dan menunggu panggilan sidang untuk pengucapan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *