7 Tahun dalam Gelap Demokrasi: Dicari, Boneka

  • Whatsapp

Arief Gunawan

HUKUM Tata Negara Hindia Belanda (Indische Staatsregeling) yang ditentang oleh para tokoh kemerdekaan negeri ini masih membolehkan penduduk memilih pemimpin sendiri, meskipun berdasarkan adat.

Di sejumlah wilayah Nusantara waktu itu Hak Swapraja diberikan. Undang-undang negara hanya dapat berlaku kalau sejalan dengan Hak Swapraja.

Hak Swapraja (Zelfbestuur) adalah daerah atau wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh bumiputera dalam urusan administrasi, hukum, dan budaya internal. Diatur di dalam Indische Staatsregeling yang berlaku sejak 1926.

Berdasarkan adat penduduk memiliki hukum dan peradilan sendiri dalam memilih pemimpin.

Sehingga di Wajo, Sulawesi Selatan, misalnya, orang berkata:

Raja Kami Adalah Adat

Esensinya, ratusan tahun yang lalu nenek moyang orang Indonesia sudah mengajarkan demokrasi dalam memilih pemimpin melalui nilai-nilai kearifan lokal.

Karapatan Adat Nagari di Tanah Minang menetapkan standar moral bagi pemimpin, sehingga berlaku ungkapan:

“Raja Alim Raja Disembah, Raja Lalim Raja Disanggah”.

Di Barat monarki absolut berbagi kekuasaan dengan rakyat, sehingga lahirlah Magna Charta yang membatasi kekuasaan raja dan memberikan hak kepada rakyat untuk bersuara.

Di era pergerakan kemerdekaan pemimpin negeri ini umumnya hidup dalam mission sacre, semacam kewajiban suci  yang mengedepankan etika dan moral dalam memimpin.

Karakter mereka umumnya tidak dirusak oleh financial capital yang menyuburkan korupsi, nepotisme, suap dan sogokan, seperti sekarang.

Mereka mampu memimpin dengan tidak berpura-pura merakyat. Sehingga  Sukarno misalnya mampu menghasilkan konsepsi Marhaenisme karena kedekatan dengan rakyat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *