Gonjang-Ganjing Nusantara !

  • Whatsapp

Letkol TNI (Purn.) Sugeng Waras Magono

Motif kebohongan yang dibungkus pembangunan dengan beaya APBN adalah salah satu modus jitu yang digunakan oleh setan setan politik dilingkaran istana  !

Politik tidak identik dengan kekuasaan dan kekerasan, tanpa perjuangan politik tidak ada NKRI

Namun politik yang dibungkus dengan strategi, bisa menghancurkan tatanan dan peradaban bangsa

Contoh gamblang adalah pembangunan jalan  kereta api cepat  Jakarta Bandung yang cacat visibel, paradok perhitungan manfaat, pemerataan rakyat dan untung rugi

Jokowi pada awalnya mewanti wanti agar tidak menggunakan beaya APBN, namun kini karena pelambatan kerja dan  pembengkakan beaya yang salah satunya akibat pandemi Covid – 19 terpaksalah bekerja dengan pola pumpung kuasa dengan menaikkan dan membuka lahan baru perpajakan yang dibebankan kepada rakyat melalui perubahan NIK di KTP menjadi NPWP, artinya bagi pemegang KTP otomatis sebagai wajib pajak, bisa jadi kedepan akte kelahiran juga akan di NPWP i

Dikatai non visibel karena asomsi atau prediksi akan meraub penumpang sebanyak 40.000 orang perhari, adalah imposibel, disamping jarak yang relatif dekat dengan kecepatan tinggi juga menambah ketimpangan pemerataan kesejahteraan rakyat diluar area Jakarta Bandung

Keterlibatan LBP sang supermen yang menduduki 10 jabatan penting, mengindikasikan kebuntuan berpikir sang presiden dalam tugas negara yang bisa dibagi habis oleh para pakar dan praktisi dibidangnya

Penyiapan tim pemilu pada pilpres 2024 yang mengarah kepada dominasi eks pejabat lama, KPU dan BAWASLU, mengindikasikan cara cara dan permainan lama dengan bungkus baru

Konsep RUU kepolisian yang mengarah akan bisa menangkap, mem BAP dan memidana langsung kepada anggota TNI semakin menambah kecurigaan atas gagasan TITO dalam bukunya yang berjudul Democratic Policing, serta cuplikan arahan Tito sewakru mejabat Kapolri terkait agar semua jajaran Polri bersabar, kita mengalah untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu mewujudkan Democratic Policing yang nantinya TNI akan tunduk pada hukum kepolisian, untuk itu agar terus rangkul TNI

Jika suratan diatas tanpa direkayasa dan dikurang lebihi, Tito harus klarifikasi kepada masyarakat umunya dan TNI khususnya, agar kekompakan TNI POLRI tidak hanya sebagai jebakan atau slogan belaka

Perlu dipahami dan disadari bahwa antara TNI dan POLRI merupakan badan atau instansi yang sangat dominan dalam bidang Pertahanan dan Keamanan Negara, yang menjalankan politik negara untuk kepentingan negara dan meninggalkan politik praktis untuk kepentingan tertentu

Oleh karenanya TNI POLRI harus desetarakan kedudukanya serta disesuaikan kebutuhan awak dan peralatanya agar tidak merasa arogan secara sepihak yang bisa memunculkan kecemburuan

Logikanya tidak mungkin polisi akan paling terdepan berperan dinegara ini, karena kondisi dan hakekat menghadapi ancaman senantiasa harus diimbangi dengan awak, sarana dan prasarana yang dimiliki, konkritnya polisi hanya berkemampuan beberapa kilo meter dari pantai dengan kedalaman  tertentu untuk menyikapi bahaya atau ancaman laut, apa lagi bahaya udara atau ancaman udara, sedangkan hakekat ancaman jauh lebih dimampui oleh ancaman nyata baik didarat, laut maupun udara ketimbang kemampuan yang dimiliki polisi

Sayangnya pihak TNI sendiri secara oknum pejabat strategis, banyak yang abai pengertian ini sampai sampai men generalisir dan menyalah tafsirkan makna kepemilikan presiden terhadap raktyatnya inclaud TNI POLRI nya, menyedihkan kan….

Maka tidak mengherankan bahwa masyarakat merasakan kebohongan dan kegaduhan yang dipertontonkan rezim ini tak ada habis habisnya bak tepi tanpa batas

Atau barangkali ini sebagai tantangan dari rezim untuk menungggu clotehan PEOPLE POWER ?

( Bandung, 14 oktiber 2021, Sugengwaras )

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *