Polemik Kereta Cepat Gunakan APBN, PKS: Jangan-jangan Ada Korupsi

  • Whatsapp

Jakarta, Jurnalbangsa.com – Pemerintah harus lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah juga harus selektif menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, proyek yang belum layak sebaiknya jangan grasa-grusu dieksekusi. Jika memang tidak layak jangan dipaksakan.

“Khawatir mangkrak, anggaran membengkak atau proyek merugi. Alih-alih ingin untung, yang ada malah buntung. Akhirnya uang negara habis tersedot. Utang pun melonjak. Ujung-ujungnya rakyat yang harus menanggung beban pembayarannya melalui pajak,” tegas Mulyanto, Selasa (11/10).

Terkait rencana pemerintah menyertakan APBN dalam pembangunan proyek kereta cepat, Mulyanto minta agar Pemerintah tidak gegabah.

Pemerintah terlebih dahulu harus melakukan evaluasi menyeluruh program infrastruktur tersebut. Apalagi untuk proyek yang mengalami pembengkakan biaya.

“Hal ini penting agar diketahui pangkal masalahnya. Jangan-jangan ada korupsi. Karenanya jangan buru-buru ditutup dengan dana APBN. APBN itu uang rakyat. Ini sumber daya langka. Jadi penggunaannya selektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan untuk menambal kekurangan modal proyek para pengusaha,” beber politisi PKS ini.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *